Jakarta, tvrijakartanews - Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan dirinya telah berkonsultasi dengan mantan Menko bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan soal pengelola kementrian koordinator. AHY sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, lalu diangkat menjadi Menko oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Saya bertemu Pak Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan Menko Marves sebelumnya dan juga cukup banyak mengelola berbagai project strategies nasional. Saya ingin belajar sekaligus ingin mengetahui sampai di mana progres ini semuanya," kata AHY di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Saat ditanya soal target 100 hari kinerjanya, AHY mengaku belum mengetahuinya. Sebab, saat ini dirinya masih membereskan dan merapihkan Kementerian Koordinator yang baru saja dibentuk di era Prabowo-Gibran ini.

"Saya tidak menjelaskan di hari kedua ini (target 100 hari). Saya masih merapihkan terlebih dahulu, nanti pada saatnya saya akan sampaikan kepada publik apa saja yang menjadi target pencapaian jangka pendek," kata AHY.

Lebih lanjut, AHY mengatakan saat ini tengah sibuk mengunjungi beberapa kementerian teknis yang ada di bawah Kemenko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kunjungan itu, kata AHY untuk mengetahui problem dan kendala masing-masing kementerian.

"Saya satu per satu ingin mengetahui laporan dari menteri teknis tentang kendala. Apa saja kendala dan tantangan yang ada di lapangan sehingga dengan demikian bisa kita carikan solusinya, jangka pendek harus kita tuntaskan tapi jangka menengah-panjang tentu harus benar-benar kita integrasikan dengan astacita dengan program-program prioritas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto," pungkas AHY.

Adapun lima kementerian yang ada dj bawah AHY itu, antara lain Kementerian ATR/BPN. Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan sekaligus Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.